Bisnis

Australia Siapkan UU yang Wajibkan Facebook dan Google Bayar Konten Berita dari Media

Australia Siapkan UU yang Wajibkan Facebook dan Google Bayar Konten Berita dari Media

- Australia berencana memberlakukan aturan baru yang mengharuskan raksasa teknologi Facebook dan Google membayar perusahaan media atas konten yang mereka gunakan.

Pemerintah setempat telah merilis Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memungkinkan penerbit berita di negara itu menegosasikan kompensasi dengan Facebook dan Google.

Menurut komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), hal ini memungkinkan perusahaan media melakukan tawar-menawar baik secara individu maupun kolektif. Jika belum mencapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, mereka bisa memasiki arbitrasi.

Untuk itu, prosesnya akan melibatkan arbiter independen yang melihat penawaran dari kedua belah pihak dan menyelesaikan masalah dalam waktu 45 hari kerja.

RUU selanjutnya akan menjalani fase konsultasi publik, dan diajukan ke parlemen Australia.

"Ada ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar mendasar antara bisnis media berita dan platform digital utama, sebagian karena bisnis berita tidak memiliki pilihan selain berurusan dengan platform, dan memiliki sedikit kemampuan untuk bernegosiasi atas pembayaran untuk konten mereka atau masalah lainnya," kata ketua ACCC, Rod Sims dikutip CNN, Minggu (2/8/2020).

Untuk saat ini, Google dan Facebook merupakan 2 perusahaan teknologi yang diatur dalam peraturan baru tersebut. Namun tak menutup kemungkinan platform lain dapat ditambahkan ke depannya.

Menteri keuangan Australia Josh Frydenberg menyebut, RUU hingga menjadi UU nantinya kemungkinan bakal disoroti ketat oleh dunia. Dia mengakui, RUU ini memang akan menarik perhatian dan badan pengatur pemerintahan di seluruh dunia.

"Langkah Australia (sudah) di depan dunia. Meskipun negara-negara lain telah mengeluarkan UU untuk mencoba dan memaksa raksasa internet itu membayar penerbit berita, kendati dengan efek yang terbatas," katanya.

Tensi jangka panjang

Seperti diketahui, Facebook dan Google telah menjalani tensi jangka panjang dengan penerbit berita selama bertahun-tahun terkait konten berita. Perusahaan media merasa raksasa teknologi harus membayar mereka untuk hak istimewa itu.