Internasional

Australia Perlonggar Aturan Visa untuk WNI

Australia Perlonggar Aturan Visa untuk WNI

Pemimpin Oposisi Australia yang juga Ketua Partai Buruh Anthony Albanese menyatakan masuk akal jika aturan ketat Visa Australia yang diberlakukan untuk warga negara Indonesia (WNI) perlu untuk diubah. Hal itu telah mempersulit turis Indonesia berkunjung ke negeri Kangguru.

Albanese menyinggung hal itu dalam kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri, yaitu ke Jakarta pada Senin (26/8/2019). Didampingi Menlu (bayangan) Penny Wong dan anggota DPR Luke Gosling, Albanese menemui Menlu RI Retno Marsudi.

Seperti dilaporkan kantor berita Australian Associated Press, usai pertemuan itu Albanese menyatakan mendukung penyederhanaan proses visa untuk warga Indonesia yang ingin bepergian ke Australia sebagai turis.

Saat ini, warga Australia dapat melakukan perjalanan ke Indonesia tanpa visa dan tinggal selama satu bulan (bebas visa).

Tapi sebaliknya, warga Indonesia justru harus menjalani proses permohonan visa yang panjang dan memakan waktu dengan biaya AUS$140 per orang atau hampir Rp1,5 juta.

Pemohon juga akan ditanyai sejumlah hal seperti apakah yang bersangkutan pernah melakukan genosida, terlibat kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, perbudakan dan sejumlah pertanyaan ketat lainnya.

Setelah melalui proses seperti ini, permohonan visa itu juga bisa ditolak dan uangnya tidak dikembalikan.

"Di negara luas ini, di seluruh nusantara, kelas menengahnya tumbuh yang berpotensi meningkatkan jumlah turis dari Indonesia di Australia," katanya.

Albanese menambahkan saat ini Indonesia merupakan tujuan tertinggi kedua bagi warga Australia setelah Selandia Baru. Sekitar 1 juta warga Australia datang ke Indonesia pertahun.

"Faktanya adalah jumlah yang sebaliknya datang ke sini sekitar 200 ribu per tahun, bisa meningkat lebih banyak lagi," ujarnya.

"Harus ada solusi yang masuk akal untuk permasalahan ini, sekaligus mengakui bahwa kita berada dalam lingkungan global yang kompetitif," tambah Albanese yang beberapa waktu lalu menggantikan pemimpin oposisi sebelumnya, Bill Shorten.

Sementara itu terkait perjanjiang perdagangan bebas kedua negara, Anthony Albanese meminta PM Scott Morrison untuk membuat "buku putyih" hubungan ekonomi Australia-Indonesia, ketika parlemen masing-masinmg meratifikasi perjanjian itu.

"Keterlibatan regional dengan Indonesia dan seluruh wilayah di kawasan ini menjadi inti kebijakan luar negeri kami (oposisi)," kata Albanese.

Dia menambahkan, meningkatkan hubungan ekonomi dan hubungan antarmanusia bukan hanya mendukung terciptanya lapangan kerja tapi juga akan menciptakan "lingkungan yang stabil dan damai" di kawasan.

ABC/AAP

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

Lihat artikel asli
abc.net.au/news/indonesian