Internasional

Lebanon Diyakini Tidak akan Terima Bantuan dari Israel, Ini Sebabnya

Lebanon Diyakini Tidak akan Terima Bantuan dari Israel, Ini Sebabnya

BEIRUT, - Pasca-ledakan dahsyat yang menghantam Beirut, Lebanon, pada Selasa (4/8/2020), banyak negara yang berbondong-bondong segera menyatakan siap mengirimkan bantuan ke sana. Tidak terkecuali Israel, musuh bebuyutannya.

Pada Rabu (5/8/2020), sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah menginstruksikan Dewan Keamanan Nasional Israel untuk mengontak utusan PBB Timur Tengah, Nickolay Mladenov.

Isi pesan tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana Israel dapat membantu Lebanon atas insiden ledakan di Beirut. Saat ini setidaknya telah menewaskan 135 orang dan 5.000 orang luka-luka.

Israel menawarkan bantuan kepada Lebanon, "mendekati otoritas Lebanon melalui sejumlah jalur", untuk memberikan bantuan medis dan kemanusiaan sebagai upaya membantu mengatasi bencana ledakan dahsyat di Beirut.

Presiden Israel Reuven Rivlin juga menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Lebanon, sedangkan kepala beberapa rumah sakit Israel mengatakan bahwa mereka akan bersedia menerima pasien dari Beirut dan merawat mereka di pusat-pusat kesehatan di seluruh negeri.

Melansir Sputnik News pada Rabu (5/8/2020), mengingat sejarah permusuhan kedua negara, seorang analis politik mengatakan, Lebanon "tidak mungkin" menerima tawaran bantuan Israel.

Kerja sama yang tidak mungkin

Seorang analis politik yang berbasis dia Beirut, Lebanon, Mohammed Kleit, mengatakan sebagaimana buruknya kondisi Lebanon sekarang ini akibat ledakan dahsyat yang memorak-porandakan ibu kota Lebanon, akan "sangat tidak masukan akal" untuk membayangkan bahwa negaranya akan bersedia menerima bantuan dari Israel.

Sementara, secara resmi pemerintah Lebanon belum mengeluarkan pernyataan sama sekali terkait tawaran bantuan dari pemerintahan lawan perangnya itu.

Namun, tertuang dalam UU Lebanon 1955 yang menyebutkan, melarang warga negara memiliki hubungan bisnsis atau komersial apa pun dengan Israel.

Kemudian, ada pasal 278 KUHP yang menetapkan bahwa menjaga kontak dengan negara Yahudi itu ilegal dan melarang interaksi dnegan orang Israel.