Kesehatan

Jika Protokol Kesehatan Kerap Dilanggar, Perludem Usul Pilkada Ditunda

Jika Protokol Kesehatan Kerap Dilanggar, Perludem Usul Pilkada Ditunda

JAKARTA, - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil menyebut, pemerintah, KPU dan DPR harus bertanggung jawab atas kerumunan massa yang terjadi saat pendaftaran peserta Pilkada 2020, 4-6 September kemarin.

Seharusnya, sebagai pemangku kebijakan, ketiganya menjamin penerapan protokol kesehatan Covid-19 di seluruh tahapan Pilkada.

Jika hal itu tak bisa dipenuhi, Perludem mendesak agar Pilkada kembali ditunda.

"Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19," kata Fadli kepada Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Fadli pun menilai, para pemangku kebijakan saling lempar tanggung jawab atas kerumunan massa yang terjadi selama masa pendaftaran Pilkada 2020.

Baik KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi II DPR RI sama-sama mengaku punya kewenangan terbatas dalam menindak hal tersebut.

Padahal, kesepakatan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 diambil oleh lembaga-lembaga tersebut.

"Kesepakatan Pilkada di tengah pandemi ini kan dilakukan antara pemerintah, DPR dan KPU. Harusnya mereka ambil tanggung jawabnya untuk memastikan Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan," ujar Fadli.

"Jangan ketika kondisi seperti ini, semuanya merasa kewenangannya terbatas," lanjutnya.

Fadli menyebut, sejak awal, pihaknya telah mengingatkan bahwa Pilkada di tengah pandemi Covid-19 berbahaya dan berisiko bagi keselamatan warga negara.