Nasional

Banyak Politisasi Bansos Oleh Kepala Daerah, Ini Permintaan Bawaslu ke KPU

Banyak Politisasi Bansos Oleh Kepala Daerah, Ini Permintaan Bawaslu ke KPU

JAKARTA, - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mendorong Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk mempercepat penerbitan Peraturan KPU ( PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada 2020.

Hal ini merespons maraknya politisasi bansos oleh sejumlah kepala daerah yang berencana mencalonkan diri pada Pilkada.

"Mendorong percepatan penerbitan PKPU," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (12/5/2020).

Ratna mengatakan, Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 sebenarnya memuat larangan dan sanksi bagi kepala daerah petahana yang menguntungkan dirinya pribadi atau merugikan pasangan calon kepala daerah lain dalam tahapan Pilkada.

Pasal 71 Ayat (3) mengatur bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Namun demikian, auran ini belum dapat digunakan untuk menjerat kepala daerah calon petahana yang menyalahgunakan wewenang. 

Sebab, hingga saat ini tahapan Pilkada belum dimulai, dan KPU belum menetapkan pasangan calon Pilkada.

Untuk itulah, Bawaslu mendorong supaya PKPU tahapan, program dan jadwal Pilkada segera ditetapkan agar Bawaslu punya dasar hukum untuk menjerat kepala daerah petahana yang melanggar aturan.

"Agar keterpenuhan unsur (pasangan) calon (kepala daerah) (yang diatur UU Pilkada) ini bisa segera terpenuhi," ujar Ratna.

Untuk semakin menekan angka politisasi bansos oleh kepala daerah, kata Ratna, pihaknya bakal meminta kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk mengeluarkan surat edaran tentang larangan politisasi bansos.