Nasional

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

JAKARTA, - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menegaskan bahwa gugatan mereka terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk meminta majelis hakim meniadakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Perludem mengajukan gugatan itu untuk memastikan keadilan dan konstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen dan kaitannya dengan sistem pemilu proporsional.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat menghadiri sidang pendahuluan uji materi ketentuan ambang batas parlemen Pasal 414 UU Pemilu di MK, Rabu (8/7/2020).

"Apa yang kami ujikan ke Mahkamah Konstitusi adalah bukan dalam rangka untuk meminta inkonstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen di Pemilu," kata Titi di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau dari siaran langsung MK, Rabu.

"Kontekstualisasinya adalah bagaimana memastikan koherensi ambang batas parlemen yang ditentukan oleh pembuat undang-undang dengan sistem proporsional yang dianut oleh Indonesia," kata dia. 

Titi mengatakan, pihaknya menyadari bahwa MK sudah pernah memutus setidaknya 5 perkara terkait ambang batas parlemen.

Lima permohonan itu hampir seluruhnya mempersoalkan pengaturan ambang batas parlemen yang dinilai menghilangkan kesempatan partai politik yang sudah ikut pemilu untuk mendapatkan kursi di DPR.

Alasan lainnya, ambang batas parlemen dinilai membuat suara pemilih yang telah diberikan kepada partai politik yang tak lolos ambang batas parlemen terbuang sia-sia.

Terhadap argumentasi-argumentasi tersebut, pemohon mengaku memahami bahwa Mahkamah sudah berulang kali memutuskan ketentuan ambang batas parlemen adalah konstitusional.

"Apa yang kami mohonkan di dalam permohonan ini adalah dalam rangka untuk memastikan keadilan dan konstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen," ujar Titi.