Nasional

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

JAKARTA, - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS) Rivanlee Anandar mengatakan, penetapan peristiwa Paniai di Papua pada  7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM adalah langkah yang tepat.

"Penetapan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM adalah langkah yang tepat untuk mengungkap kasus," kata Rivanlee ketika dihubungi wartawan, Senin (17/2/2020).


Rivanlee mengatakan, sejak awal Kontras menyatakan peristiwa Paniai memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri.

Menurut dia, meninggalnya warga sipil dalam peristiwa Paniai tidak lepas dari adanya unsur pertanggungjawaban dari komando aparat negara.

"Terlebih lagi, setelah 6 tahun, publik digantungkan atas 'status' Paniai yang sedikitnya telah mengakibatkan 4 orang tewas dna 21 orang terluka. maka, penetapan status sebagai pelanggaran HAM berat adalah langkah yang baik untuk menyelesaikan kasus secara adil," ujar Rivanlee.

Lebih lanjut Rivanlee mengatakan, Komnas HAM dapat melibatkan masyarakat sipil untuk mendesak Jaksa Agung melakukan penyidikan atas peristiwa Paniai.

Selain itu, ia berpendapat, penetapan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat dapat dimaknai sebagai awal untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM dan kekerasan aparat keamanan di Papua terhadap masyarakat sipil di masa mendatang.

"Pemerintah harus segera melakukan dialog yang konstruktif dengan masyarakat Papua, dan menghentikan pendekatan penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan keamanan dan militeristik," pungkasnya.

Diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hal ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.