Nasional

Petugas Pemasyarakatan dan Tuntutan Menjadi Manusia Super

Petugas Pemasyarakatan dan Tuntutan Menjadi Manusia Super

VIVA – Hingga kini masih ada saja Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh ribuan warga binaan ternyata hanya dijaga oleh petugas petugas yang jumlahnya kurang dari jumlah jari-jari di tangan kita. Lantas, pernahkah hal ini terpikir oleh kita.

Pengalaman dua orang pegawai Kemenkumham yang sempat bertugas di Lapas dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Putu Aryuni Damayanti dan Evie Loliancy, bisa memberikan gambaran sederhana mengenai masalah ini.

Evie Loliancy menceritakan bagaimana dia merasakan sendiri betapa beratnya menjadi petugas Lapas. Dia pernah bertugas di sebuah Lapas berkapasitas maksimum 459 orang yang dihuni sekitar 1.900 hingga 2.000 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dengan penghuni dengan jumlah sebanyak itu, Lapas ternyata hanya memiliki 30 orang petugas dengan satu regu pengamanan yang beranggotakan enam orang.

"Jangan tanya bagaimana enam petugas pengamanan bisa mengatasi 2.000 orang bila mereka berontak dan membuat kerusuhan,” kata Evie.

Kata Evie, itu jelas mustahil. Sementara semua petugas Lapas sadar, mereka tidak hidup berkomunitas bersama warga binaan dalam kondisi yang normal. Dengan hukuman yang mereka terima, tentu membuat kondisi kejiwaan para warga binaan sebenarnya sulit untuk normal.

“Berapa lama hukuman yang diterima, tetap saja membuat mereka merasa terkekang dan terbatasi kebebasannya. Ini tentu bisa memantik kekecewaan dan rasa marah WBP,” kata Evie.

Kemudian coba dibayangkan, warga binaan dengan pidana mati, seumur hidup atau puluhan tahun itu hidup dari hari, ke jam, ke menit dan detik. Seolah mereka hanya menantikan pergerakan matahari.

“Bukankah bagi yang diputus mati, wajar bila datang pikiran apakah mereka baik atau tidak baik akan sama saja, sudah jelas hukuman mereka mati atau seumur hidup?” katanya.

Belum lagi warga binaan dengan hukuman setahun atau dua tahun, tapi tiba-tiba terkena perkara lain yang membuat hukuman mereka bertambah saat masih dalam penjara.

Menurut Evie, bahkan dalam kondisi yang bagi masyarakat di luar Lapas dirasa enak, padahal hidup di dalam Lapas adalah derita tersendiri yang tersembunyi dan hanya bisa dirasakan para napi.

Bayangkan juga, warga binaan yang hidup sekamar dengan orang yang belum tentu memiliki tenggang rasa bermasyarakat yang sama. Mereka justru orang-orang yang memiliki ketidakpedulian tingkat tinggi.

Belum lagi beragam penyakit yang dibawa atau tumbuh di dalam penjara, seperti HIV, TBC, depresi, kecenderungan homoseks dan sebagainya.

“Petugas yang terbatas itu dituntut sangat tinggi. Selain bisa menjaga keadaan tetap aman dan kondusif, petugas Lapas harus serba bisa, terutama mampu memahami kondisi warga binaan sehingga dapat dengan cepat mendeteksi situasi yang akan muncul dan mengatasinya,” kata Evie.
 
Tapi menurut Putu Aryuni Damayanti, yang paling menantang adalah saat petugas harus mampu menciptakan kondisi agar para warga binaan merasa tenang dalam menjalani pidana.

“Dalam kondisi kurangnya personel, tak sedikit WBP yang memang sengaja ‘ngeyel’ dan memancing-mancing,” kata Putu.

Sementara Evie punya contoh menarik soal itu. Dia pernah bersama petugas melakukan tes urine terhadap warga binaan yang diduga masih menggunakan narkoba dalam Lapas. Ada banyak tipu muslihat yang mereka dilakukan untuk mengelabui petugas.

Mulai dari berkilah sedang tak ingin kencing, tidak bisa kencing, menolak didampingi petugas saat masuk ke kamar mandi, bahkan mencoba mencampur air kencingnya dengan air.

”Namun kami tak kurang akal. Kami minta yang menolak untuk minum air sebanyak-banyaknya, sampai kami sediakan air minum segalon,” katanya.

Kemudian yang dialami Putu sedikit berbeda. Pernah ia menemukan warga binaan yang secara administrasi adalah laki-laki, namun kenyataan kejiwaannya perempuan.

“Itu jelas cukup menyulitkan petugas untuk melakukan pembinaan dan penempatannya, apakah di blok pria sesuai jenis kelamin yang tercantum atau di blok wanita sesuai kenyataan yang tampak,” kata Putu.

Pernah pula ia menyaksikan warga binaan perempuan yang menjalani pidana dalam keadaan hamil dan akhirnya melahirkan dalam Lapas. Bayi mungil itu, sebagaimana ketentuan, hanya bisa dibesarkan ibunya dalam Lapas sampai berusia dua tahun.

Dalam banyak hal, menjadi petugas pemasyarakatan, baik di Lapas maupun Bapas seolah dituntut menjadi super human. Balai Pemasyarakatan Bogor misalnya, harus menangani tujuh wilayah kerja, dari Kota Depok hingga Kabupaten Bekasi dan Sukabumi, meliputi semua Lapas, Rutan, Polresta, Polsek, pengadilan negeri dan kejaksaan negeri di seluruh tempat itu.