Nasional

Tak Terima Dituduh Makar, Kivlan Zen Polisikan Balik Pelapornya

Tak Terima Dituduh Makar, Kivlan Zen Polisikan Balik Pelapornya

VIVA – Mantan Kepala Staf Komando Cadang Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen melapor balik seorang wiraswasta bernama Jalaludin. Pria ini yang melaporkannya ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong atau hoax dan upaya makar. Laporan dibuat di Bareskrim Mabes Polri oleh kuasa hukum Kivlan.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni menyebut, kliennya keberatan sekali dengan apa yang dituduhkan padanya. Sebab yang dilakukan kliennya hanya unjuk rasa bukan upaya makar.

"Kivlan Zen tidak pernah melakukan makar seperti apa yang dituduhkan saudara Jalaludin," ujarnya di Bareskrim Mabes Polri, Sabtu 11 Mei 2019.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di Bareskrim Mabes Polri.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni di Bareskrim Mabes Polri.

Laporan diterima dengan nomor LP/B/0460/V/2019/Bareskrim. Jalaludin disangkakan Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 220 KUHP Jo Pasal 317 KUHP.

Pitra membawa video, pemberitaan di media dan surat pernyataan yang ditulis oleh Kivlan sebagai barang bukti saat membuat laporan. Dia menambahkan sikap menyatakan pendapat di muka umum diperbolehkan dalam aturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

"Kenapa beliau ingin berpendapat atau pun protes tiba-tiba ada tuduhan makar seperti yang dilaporkan oleh para pelapor. Sehingga, ini membuat tidak adil bagi klien kami Kivlan Zen," katanya lagi.

Kivlan dilaporkan seseorang bernama Jalaludin ke Bareskrim Mabes Polri atas kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax dan juga makar. Atas kasus itulah, polisi mengirim surat permintaan pencegahan ke luar negeri untuk Kivlan ke Imigrasi karena dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri.

Jalaludin melaporkan Kivlan ke Bareskrim Mabes Polri atas kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax pada 7 Mei 2019. Laporan bernomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim.

Kivlan diduga melakukan tindak pidana itu pada 6 Mei 2019, pukul 20.00 WIB dan terancam sejumlah pasal antara lain UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.