Olahraga

Pemerintah Pertimbangkan Pengurangan PSBB, Mulai dari Transportasi

Pemerintah Pertimbangkan Pengurangan PSBB, Mulai dari Transportasi

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah mempertimbangkan adanya pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Pengurangan kadar PSBB dimulai dari sektor transportasi lantaran pemerintah menilai perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia menurut dia mulai melandai.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis setelah mengikuti rapat tingkat menteri terkait transisi PSBB melalui telekonferensi di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Ia menilai, pengurangan PSBB di sektor transportasi sudah berjalan baik, meski sempat terjadi penumpukan penumpang di Bandara International Soekarno-Hatta.

Untuk itu, ada beberapa aturan yang masih harus diperketat serta dilakukan sejumlah perbaikan.

Ia mencontohkan, ketersediaan jumlah petugas KKP yang tidak hanya memastikan kesehatan para calon penumpang tetapi juga seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan lintas wilayah melalui jalur udara.

"Hal-hal seperti ini yang harus kita evaluasi sebelum kita membuka lagi pembatasan sosial pada sektor-sektor yang lain. Protokolnya harus dipersiapkan sungguh-sungguh dan dihitung segala konsekuensinya sehingga tidak terjadi kasus seperti hari pertama dibukanya perjalanan di bandara," kata Muhadjir.

Ia pun menekankan bahwa skenario pengurangan pembatasan sosial yang disiapkan untuk mengantisipasi kembalinya kehidupan normal seperti sebelum terjadi Covid-19 juga harus disertai dengan pengawasan ketat, terutama dengan melibatkan TNI/Polri.

Ia lantas mengusulkan tanggung jawab pelaksanaan pengurangan pembatasan sosial agar diserahkan kepada kementerian terkait yang membidangi sektor masing-masing.

Adapun Kementerian Kesehatan bertugas mengumpulkan atau melakukan kompilasi aturan yang akan dilaksanakan di lapangan.