Politik

Komnas HAM: Pejabat Publik Jangan Manfaatkan Kesusahan Jadi Ruang Politik

Komnas HAM: Pejabat Publik Jangan Manfaatkan Kesusahan Jadi Ruang Politik

JAKARTA, - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam mengingatkan para pejabat publik agar tidak memanfaatkan wabah Covid-19 menjadi ruang politik.

“Ini peringatan bagi kita semua, terutama pejabat publik, tidak boleh memanfaatkan ruang kesusahan kita semua menjadi ruang politik untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan,” kata Anam melalui telekonferensi, Rabu (29/4/2020).

Hal itu disampaikan terkait pemasangan wajah pejabat publik pada bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial.

Anam berpandangan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat menjurus kepada penyalahgunaan kewenangan.

“Prinsip dasarnya itu tidak etis. Apapun sumber dananya, apakah ABPN, APBD, atau kantongnya sendiri, dalam konteks memasang foto pejabat dalam pemberian bantuan itu problem etika politiknya sangat serius,” ujarnya.

Daripada foto pribadi, ia berpandangan, pesan-pesan yang lebih universal untuk mencegah penyebaran virus corona dapat disematkan di bantuan tersebut.

Misalnya, imbauan agar masyarakat tetap bekerja dan beribadah di rumah.

Anam sekaligus menyoroti sejumlah isu terkait pembagian bantuan sosial yang dinilai belum maksimal.

“Masih banyak catatan sebenarnya soal pemberian bantuan sosial, yang kurang tepat sasaran karena datanya kurang pas, terus juga belum maksimal karena memang kalau lihat angka dengan perbandingan penduduk juga memang berat,” tutur dia.