Politik

Politikus PKS Sebut RUU Cipta Kerja Justru Lahirkan Banyak Aturan Baru

Politikus PKS Sebut RUU Cipta Kerja Justru Lahirkan Banyak Aturan Baru

JAKARTA, - Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menilai, draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak memberikan solusi penyederhanaan dan percepatan regulasi sebagaimana yang disebutkan pemerintah.

Menurut Ledia, Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru akan melahirkan banyak pembentukan peraturan turunan dalam implementasi kebijakan.

"Pada kenyataannya, naskah RUU ini justru menunjukkan semangat yang bertolak belakang," ujar Ledia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

"Banyaknya amanah pembentukan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa semangat penyederhanaan, memutus rantai birokrasi, menghilangkan tumpang tindih peraturan dan semangat percepatan dalam RUU ini tidak nampak," kata

Dia menyebutkan, RUU Cipta Kerja mengamanahkan pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah yang jumlahnya mencapai ratusan.

"Bukan hanya puluhan bahkan ratusan amanah peraturan pelaksana muncul di RUU ini, baik dalam bentuk amanah pembentukan PP, perpres, hingga perda," ucap dia.

Ledia mengatakan, sudah banyak contoh undang-undang yang malah terhambat implementasinya karena mengharuskan pembentukan peraturan pelaksana.

Ia mencontohkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan tahun 2014.

UU 33/2014 baru bisa diimplementasikan lima tahun kemudian karena peraturan pelaksananya baru keluar pada 2019.

Kemudian, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanahkan 15 peraturan pelaksana.