Tekno

Langgar Aturan IMEI, Izin Dicabut dan Ponsel Ditarik dari Pasaran

Langgar Aturan IMEI, Izin Dicabut dan Ponsel Ditarik dari Pasaran

JAKARTA, - Indonesia akan menerapkan pemblokiran ponsel tidak resmi lewat pengecekan nomor IMEI mulai April 2020. Ponsel dengan IMEI yang tidak terdaftar resmi akan diblokir dan tidak bisa digunakan menggunakan jaringan seluler.

Sanksi tersebut akan dialami pengguna yang masih nekat menggunakan ponsel black market (BM). Selain itu, ada sanksi buat produsen dan distributor jika tidak mematuhi aturan ini.

Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung membeberkan sanksi yang akan diberikan kepada pihak vendor ponsel apabila tidak  patuh soal pencantuman label IMEI pada kemasan ponsel baru.

"Di sini kewajiban bagi pelaku produsen maupun importir wajib mencantumkan IMEI pada kemasan," ujar Ojak dalam acara jumpa media di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Ojak menyatakan, akan ada pencabutan perizinan apabila tidak mencantumkan label pada kemasan atau IMEI-nya salah.

Tak hanya soal label IMEI, Sanksi juga akan diberikan kepada produsen maupun distributor apabila mereka tidak memberikan jaminan pada konsumennya.

"Terkait dengan peraturan-peraturan ini tentunya nanti ada sanksi, sanksinya terkait dengan misalnya tidak memberikan jaminan pada konsumen tentu di sini ada konsekuensinya," ujar Ojak.

Tak tanggung-tanggung, bagi produsen maupun distributor yang tidak menjalankan hal tersebut, akan mendapat dua sanksi.

"Di samping itu juga nanti produk itu harus ditarik dari peredaran, sanksi yang lainnya juga akan ada pencabutan perizinan, tentu melalui tahap peringatan satu dan dua," ujarnya.

Aturan untuk mencantumkan label IMEI pada kemasan ponsel, dinilai Ojak, dapat mempermudah konsumen untuk melihat dan memastikan validitas nomor IMEI di ponsel mereka.

"Jadi kenapa kita wajibkan, karena itu bisa mempermudah konsumen juga untuk mengecek apakah IMEI-nya sudah benar," pungkas Ojak.