Bisnis

Nelayan Indonesia akan Mandapat Asuransi dari Kementerian Kelautan

Nelayan Indonesia akan Mandapat Asuransi dari Kementerian Kelautan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan salah satu substansinya mengatur tentang jaminan sosial untuk awak kapal perikanan melalui skema asuransi. Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi bagian dalam asuransi yang dimaksud.

Asuransi JHT sejalan dengan program dana pensiun bagi nelayan yang dicanangkan oleh Menteri Kalautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program itu untuk memberi kepastian pendapatan bagi nelayan maupun awak kapal perikanan di masa tuanya.

“JHT adalah salah satu program utama yang dicanangkan Pak Menteri yang ditugaskan pada kami di DJPT (Direkur Jenderal Perikanan Tangkap),” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini dalam keterangan resmi KKP, Kamis, 4 Maret 2021.

Zaini menjelaskan, sejauh ini ada sekitar 1,2 juta nelayan yang pernah mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN). Premi pertamanya dibantu oleh pemerintah dalam bentuk stimulus dan nelayan didorong untuk melanjutkan dengan asuransi nelayan mandiri. Namun asuransi itu belum maksimal karena hanya menanggung jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Sedangkan asuransi untuk awak kapal perikanan dibebankan kepada pemilik kapal perikanan sebagai pemberi kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja laut (PKL). Dengan adanya tambahan asuransi JHT ini, nelayan beserta awak kapal perikanan lebih terjamin kehidupan sosialnya.