Bisnis

Suku Bunga Tak Turun, BI Sudah Gelontorkan Likuiditas Rp 662,1 Triliun

Suku Bunga Tak Turun, BI Sudah Gelontorkan Likuiditas Rp 662,1 Triliun

JAKARTA, - Bank Indonesia ( BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Days (Reserve) Repo Rate (BI-7DRR) di angka 4 Persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan fokus mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui jalur non-suku bunga. Dengan kata lain, dengan jalur kuantitas lewat penyediaan likuiditas.

Tercatat hingga 15 September 2020, BI telah menginjeksi likuiditas (quantitative easing/QE) di perbankan sekitar Rp 662,1 triliun.

"Terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp 491,3 triliun," kata Perry dalam konferensi pers, Kamis (17/9/2020).

Perry penyebut, bank sentral tetap mempertahankan stance kebijakan longgar. Longgarnya likuiditas ini mampu mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) dan rendahnya suku bunga PUAB overnight.

Pada Agustus 2020, rasio AL/DPK sebesar 29,22 persen dan suku bunga PUAB overnight sekitar 3,31 persen.

"Longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Agustus 2020.

Dari 5,63 persen dan 9,47 persen pada Juli 2020 menjadi 5,49 persen dan 9,44 persen.

"Ke depan, ekspansi moneter BI yang sementara itu masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional, sejalan dengan realisasi anggaran dan program restrukturisasi kredit perbankan," pungkas Perry.

Informasi saja, injeksi likuiditas merupakan langkah yang ditempuh BI dalam rangka membantu Pemulihan ekonomi nasional.

Selain injeksi likuiditas, BI sudah melakukan sejumlah kebijakan, di antaranya memotong suku bunga dan menstabilkan kurs rupiah.

Teranyar, BI merelaksasi kebijakan makroprudensial, dalam bentuk penurunan uang muka untuk penyaluran kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Sebelumnya, bank sentral telah melonggarkan kebijakan uang muka untuk kredit properti, dan lain-lain.