Nasional

Demi Kedaulatan Digital Nasional, Anggota DPR Saran Ini ke Pemerintah

Demi Kedaulatan Digital Nasional, Anggota DPR Saran Ini ke Pemerintah

Pemerintah diminta menyiapkan penguatan regulasi layanan terkait keberadaan layanan over the top (OTT) global yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah mesti tegas dalam urusan OTT ini.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengingatkan banyak keuntungan yang dilakukan OTT global ketika beroperasi di satu negara seperti Indonesia. Namun, jadi ironi bila merujuk kontribusi minim mereka untuk Indonesia.

Dia menyinggung OTT global bisa memunculkan praktik monopoli karena tak membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Sementara, dengan market yang besar, Indonesia jadi incaran potensial.

"Mereka ini kan perusahaannya terdaftar dan bayar pajak di negara lain atau asalnya tapi beroperasi lintas negara. Dan, bisa jual konten iklan digital ke negara manapun. Buat Indonesia ini tak adil karena mereka jualan konten digital di kita tapi tak bayar pajak ke kita," ujar TB Hasanuddin, Kamis, 25 Februari 2021.

Dia menjelaskan aturan yang ada selama ini memang belum spesifikasi menyinggung keberadaan OTT. Bahkan, ia bilang cenderung luput dalam persoalan ini.