Politik

Pemerintah Harus Punya Roadmap Jelas soal Pencegahan Gerakan Teroris

Pemerintah Harus Punya Roadmap Jelas soal Pencegahan Gerakan Teroris

Pemerintah diminta punya roadmap yang jelas untuk pencegahan gerakan terorisme. Hal ini karena adanya 37 nama terpidana teroris yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI).

Terkait itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo mengatakan pemerintah seharusnya punya cara yang jelas dalam persoalan ini.

"Seharusnya pemerintah bisa mencegah. Jangan sampai FPI menjadi organisasi teroris. Itu bisa dilakukan kalau kita punya roadmap yang jelas," kata Hermawan, dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 19 Desember 2020.

Menurut dia, dengan adanya 37 nama itu jangan membuat pemerintah lengah. Dia menekankan perlu dilakukan kajian terhadap FPI untuk memastikan benar atau tidak secara organisasi terlibat jaringan terorisme. Untuk pencegahan misalnya ada penguatan aturan dalam rangka penelusuran.

"Pemerintah harus bisa menelusuri, dan kemudian memotong jalur-jalurnya, termasuk jalur dana," jelas Hermawan.

Pun, ia menyinggung penelusuran pemerintah diperlukan karena sempat ramai di jagad maya soal isu liar bahwa FPI teroris. Masyarakat netizen bahkan sempat perang narasi. "Pemerintah harus serius menggarap hal ini," ujarnya.

Irjen Benny Mamoto Ungkap 37 Terpidana Teroris Terafiliasi FPI

Sebelumnya, Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia Benny Mamoto menyampaikan ada sekitar 37 anggota FPI yang terlibat jaringan terorisme. Mereka di antaranya bergabung ke kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Penjelasan Benny itu juga karena beredar 37 nama yang berlatar belakang dari FPI di pesan berantai (WhatsApp). Namun, 37 nama yang beredar itu berbeda dengan 23 orang tersangka teroris yang ditangkap Tim Densus 88 Polri di Lampung pada Rabu, 16 Desember 2020.

"Kami mencoba membuka data, kebetulan saya Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di UI. Saya buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang bergabung dengan JAD, MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror," kata Benny.

Tanggapan FPI

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar menekankan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap 37 nama tersebut. Hal ini untuk memastikan nama-nama tersebut benar anggota FPI atau bukan.

Dia meminta agar masalah ini tak digeneralisir yang seolah-olah memang langsung bagian dari FPI.

"Jangan digeneralisir yang seakan-akan bagian dari organisasi gitu. Sekarang misalnya ada satu partai, banyak anggota korupsi. Apa dapat dibilang bagian program partai untuk korupsi? Apakah kita dapat katakan partai itu memang didirikan untuk korupsi, kan tidak," tutur Azis, Sabtu, 19 Desember 2020.